BerdasarkanPasal 125 HIR menegaskan jika tergugat tidak datang pada saat hari perkara tersebut diperiksa atau tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya datang sidang, walaupun sudah dipanggil, maka gugatan diterima dengan tidak hadir atau verstek, kecuali jika pada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak memiliki alasan. 2 Faktor-faktor alasan Tergugat tidak hadir dalam sidang pemerikasaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta terjadi karena beberapa sebab yaitu: 108 a. Surat panggilan sidang (Relaas) dari Penadilan Negeri Surakarta tidak sampai di tangan Tergugat. Masalah ini dapat terjadi disebabkan karena : 1) Tergugat telah pergi meninggalkan Padaasasnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan " Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup." Wajibbaca: Cara, Syarat dan Biaya Gugat Cerai. Demikianlah penjelasan singkat tentang Apakah jika Istri gugat cerai ia tetap bisa mendapatkan harta Gono-gini. Semoga ulasan ini bermanfaat dan jika Anda menyukai artikel ini, saya akan sangat berterima kasih jika Anda mau membelikan segelas kopi dengan memberikan Like atau share. Terima kasih. NasibUtang Suami-Istri setelah Perceraian. Perceraian mengakibatkan tiga hal, yaitu putusnya perkawinan suami-istri, beralihnya hak atas pemeliharaan anak, serta pembagian harta dan utang-piutang dalam perkawinan. Jadi, perceraian tak hanya membawa pengaruh secara psikologis terhadap keluarga yang akhirnya harus berpisah, tetapi juga DalamUndang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan bahwa dalam perkara gugat cerai yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah "istri". Pada pihak lain "suami" ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Pada dasarnya, jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya. Hakikatnya pemberian hak bagi Tergugat mengajukan jawaban ini sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditur et altera pars , yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Usaimendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri oleh penggugat. Pemohon atau penggugat tinggal menunggu panggilan sidang. Nantinya akan dikirimkan surat baik kepada pihak penggugat maupun tergugat sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang atau maksimal 14 hari usai gugatan didaftarkan. HakHak Pokok dalam proses persidangan; Hak Para Pencari Keadilan; Tata Tertib Persidangan; Jadwal Sidang Tergugat (dalam Pengadilan Agama) Tergugat (dalam Pengadilan Agama) adalah seseorang (suami) yang digugat cerai di Pengadilan Agama Pemohon adalah seseorang (suami) yang mengajukan permohonan cerai talaq pada istrinya di Pengadilan Dalamhal istri menggugat cerai suaminya, maka yang berkedudukan sebagai penggugat adalah istri dan suami berkedudukan sebagai tergugat. Adapun mengenai persidangan cerai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 7/1989") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas kPuu. Banyak orang bertanya-tanya, siapa yang bisa menjadi saksi dalam perceraian? Maka kami akan jelaskan pada ulasan ini. Yang harus Anda tahu, pernyataan saksi dalam perceraian memang tidak selalu dibutuhkan. Meski begitu,keterangan saksi bisa digunakan hakim untuk membantu memutuskan apakah gugatan diterima atau Itu Saksi Dalam Perceraian?Saksi dalam perceraian adalah salah satu alat bukti yang bisa diterima oleh hakim Pasal 164 HIR atau Pasal 283 RBG.Walaupun begitu, tidak semua orang bisa menjadi saksi di pengadilan. Ada beberapa aturan yang menjadi syarat seseorang bisa menjadi saksi di Saksi Dalam Sidang Perceraian yang Harus DipahamiAdanya saksi saat sidang cerai sebenarnya bisa membantu untuk menguatkan alat bukti lainnya yang Anda miliki. Selain itu juga membantu hakim untuk memutuskan gugatan cerai tersebut diterima atau saksi yang memang sejalan dengan alat bukti lain tentunya akan membantu memperkuat posisi Anda dalam persidangan cerai. Contohnya Anda sebagai penggugat meminta majelis hakim untuk menerima gugatan cerai dikarenakan terjadi pertengkaran rumah tangga secara terus menerus, tidak lagi bisa rukun, hingga tergugat yang sering memukul itu, Anda bisa memberikan alat bukti dalam bentuk hasil visum dokter dan menghadirkan saksi yang pernah melihat atau mendengar kejadian Pasal 1908 KUHPerdata juga ditegaskan bahwa, “Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim perlu memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian satu dan lainnya; persamaan antara kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain mengenai pokok perkara; pada alasan yang mungkin mendorong saksi untuk menjelaskan perkara secara begini atau begitu; pada peri kehidupan, kedudukan saksi dan kesusilaan; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya dalam bisa tidaknya para saksi dipercaya” Siapa Yang Bisa Menjadi Saksi Dalam Perceraian?Berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdata, ketika memberikan kesaksian perlu disertai dengan keterangan mengenai bagaimana saksi tersebut mengetahui kesaksiannya. Kesaksian dalam bentuk pendapat atau dugaan khusus tidak bisa dikatakan sebagai sebuah dasarnya semua orang yang cakap memiliki hak untuk menjadi saksi kecuali orang-orang yang memang tidak diperbolehkan menjadi saksi. Dalam Pasal 1912 KUHPerdata, mengatur orang-orang yang tidak cakap menjadi saksi. “Orang yang masih belum genap lima belas tahun, orang yang ada di bawah pengampuan karena dungu, mata gelap atau gila, atau orang yang atas perintah Hakim sudah dimasukkan dalam tahanan selama perkara tersebut diperiksa Pengadilan, tidak bisa diterima menjadi saksi.” Kemudian, selain syarat tersebut ada juga golongan orang yang dikecualikan untuk menjadi saksi jika diminta Pasal 1909 KUHPer, sepertiSiapa saja yang memiliki pertalian keluarga sedarah dalam garis kesamping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu saja yang memiliki pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis kesamping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu saja yang karena pekerjaannya, kedudukannya, atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu. Akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan padanya karena pekerjaan, kedudukan atau jabatannya Juga Cara Mencabut Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Atau NegeriSiapa Yang Tidak Boleh Menjadi Saksi Dalam Perceraian?Hal di atas sejalan dengan yang ada dalam Pasal 145 HIR yang menjelaskan bahwa yang tidak bisa didengar sebagai saksi adalahKeluarga semenda dan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lulus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak mengenai keadaan menurut hukum perdata atau mengenai suatu perjanjian atau anak laki-laki dari salah satu pihak, walaupun sudah ada yang tidak diketahui benar apakah sudah berusia 15 gila yang walaupun terkadang memiliki ingatan beberapa orang diatas, ada juga orang yang diperbolehkan mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan Pasal 146 HIRSaudara perempuan dan saudara laki, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu sedarah yang berdasarkan keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri salah satu orang yang dikarenakan kedudukan jabatannya atau pekerjaannya yang sah diwajibkan untuk menyimpan rahasia, tapi hanya hal demikian yang dipercayakan tetapi, khusus dalam perceraian, dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama memberikan pengecualian yaituJika gugatan cerai dilakukan berdasarkan alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan cerai harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat suami mendengarkan keterangan saksi mengenai sifat persengketaan antara suami istri, pengadilan bisa mengangkat satu orang atau lebih dari keluarga masing-masing atau orang lain untuk menjadi jika alasan perceraiannya adalah syiqaq yang mana terjadi pertengkaran dalam suami istri secara terus menerus, maka ada pengecualian Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut diajukan di pengadilan tempat kediaman tergugat. Kemudian gugatan tersebut bisa diterima setelah jelas mengenai sebab perselisihannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang terdekat dari suami istri bisa disimpulkan, bahwa keluarga bisa menjadi saksi dalam perceraian namun hanya dalam gugatan cerai yang didasarkan atas alasan juga Hal Penting Seputar Pasal KDRTContoh Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Saksi PerceraianAdapun beberapa pertanyaan yang kerap diajukan oleh hakim kepada saksi sendiri antara lainApa hubungan saksi dengan tergugat dan/penggugat?Apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran?Apakah saksi melihat pertengkaran tersebut secara langsung atau tidak?Dan Cerai Talak Juga Harus Terdapat SaksiApakah talak harus ada saksi atau tidak memang kerap menjadi pertanyaan banyak orang. Namun jawaban dari pernyataan tersebut adalah tidak. Talak berbeda dengan saat menikah. Saat suami mengatakan talak walaupun tanpa ada saksi talaknya langsung sah secara hukum agama. Walaupun begitu, mereka belum sah bercerai secara hukum negara dan untuk mengurus dokumen perceraian harus mengajukan cerai talak ke Pengadilan Permasalahan Cerai Pada JustikaUntuk beberapa orang, cerai adalah solusi untuk permasalahan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Namun terkadang dalam proses cerai juga bisa timbul beberapa masalah atau kebingungan yang lainnya. Layanan Perceraian Pengacara profesional Justika akan membantu Anda terkait semua permasalahan tentang perceraian informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah. - Inara Rusli sudah mantap untuk bercerai dari Virgoun. Selain mantap bercerai, Inara Rusli akan tetap memperjuangkan hak asuh ketiga anaknya. Inara Rusli pun mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak di tengah permasalahan rumah tangganya dengan Virgoun. Salah satu dukungan datang dari pengacara kondang, Hotman Paris. Hotman Paris mengaku siap pasang badan untuk membantu Inara Rusli. Hal itu terungkap saat Dokter Richard Lee membuat panggilan video call bersama Inara dan Hotman. Dalam video call tersebut, Hotman Paris berpesan agar Inara Rusli tidak khawatir menjalani proses hukum yang berlaku. Hotman juga menegaskan bahwa dirinya siap memberikan bantuan. "Hai lagi di mana? Ayo jangan khawatir. Ada Richard dan Hotman. Sobat gue nih, sobat gue nih sobat party ini jadi tenang aja ya," kata Hotman, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu 10/6/2023. "Bang Hotman bilang jangan khawatir kalau ada apa-apa Bang Hotman yang bantuin, Ina jangan khawatir ya kalau ada apa-apa pokoknya siap bantu semuanya," timpal Richard Lee. Mendengar itu, Inara Rusli pun bahagia mengetahui banyak yang membantu dirinya. "Yeee senangnya-senangnya," ucap Inara. Inara Rusli Ogah Asuh Anak Bersama Virgoun Sidang mediasi perceraian antara Virgoun dan Inara Rusli tak membuahkan hasil alias gagal. Saya mau bertanya mengenai nama asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa Tergugat/Turut Tergugat TIDAK PERLU memberikan jawaban atas suatu gugatan. Terima kasih. Intisari Pada dasarnya, jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya. Hakikatnya pemberian hak bagi Tergugat mengajukan jawaban ini sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditur et altera pars, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Jadi merujuk pada penjelasan tersebut tidak ada asas yang menyatakan bahwa Tergugat/Turut tergugat tidak perlu untuk memberikan jawaban atas suatu gugatan. Justru mengajukan jawaban merupakan hak bagi Tergugat. Kemudian mengenai Turut Tergugat, kedudukan Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Turut Tergugat selama proses persidangan tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Hal ini berlaku pula dalam hal Turut Tergugat membuat jawaban. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Ulasan Terima kasih atas pertanyaan Anda. Jawaban Tergugat Mengenai Pokok Perkara Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 464, penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat. Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat. Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara ver weer ten principale atau materiel verweer adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti[1] a. jawaban tergugat mengenai pokok perkara, atau b. bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan Tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan Tergugat dalam jawaban.[2] Jawaban terhadap gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat 2 Herzien Inlandsch Reglement “HIR” yang berbunyi Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. Proses Jawaban Secara teknis pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjalani proses jawab menjawab. Ketentuan mengenai jawab-menjawab terdapat dalam Pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik.[3] 1. Tergugat berhak mengajukan jawaban Menurut Pasal 121 ayat 2 HIR, juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis. Biasanya jawaban disampaikan pada sidang pertama. Berdasarkan hak ini, tergugat menyusun jawaban yang berisi tanggapan menyeluruh terhadap gugatan. Jawaban yang seperti itu dalam praktik disebut jawaban pertama.[4] Hakikatnya pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban, sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditur et altera pars, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya.[5] Jadi merujuk pada penjelasan tersebut tidak ada asas yang menyatakan bahwa Tergugat/Turut Tergugat tidak perlu untuk memberikan jawaban atas suatu Gugatan. Justru pada dasarnya mengajukan jawaban merupakan hak bagi Tergugat. 2. Hak penggugat mengajukan replik Sejalan dengan asas audi alteram partem, kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat, dan secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat.[6] 3. Hak tergugat mengajukan duplik Duplik diartikan sebagai jawaban kedua oleh tergugat. Duplik adalah jawaban balik terhadap replik penggugat. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 142 Reglement of de Rechtsvordering Rv, yang memberi hak kepada penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat.[7] Ketentuan Pasal 142 Rv tersebut, telah dijadikan pedoman teknis yustisial berdasarkan prinsip kepentingan beracara process doelmatigheid.[8] 4. Proses jawab menjawab sebatas replik dan duplik Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efektif. Tidak bertele-tele serta tidak boleh memberi kesempatan kepada para pihak melakukan tindakan yang menjurus kepada anarki.[9] Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahap proses jawab-menjawab yang diatur dalam Pasal 117 Rv, hakim cukup memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan duplik, hanya satu kali saja. Memang tidak ada larangan yang tegas menyampaikan replik dan duplik berkali-kali. Akan tetapi kebolehan tersebut hanya membuang waktu. Tidak efektif dan efisien memberi hak mengajukan replik dan duplik berkali-kali. Jika hak mengajukan replik dan duplik telah digunakan oleh para pihak, maka proses pemeriksaan tahap jawab-menjawab mesti ditutup untuk dilanjutkan pada tahap pembuktian dan pengajuan konklusi setelah tahap pembuktian selesai. Tahap berikutnya adalah pengucapan putusan.[10] Jadi pada dasarnya jawaban bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat di dalam persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya. Hakikatnya pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban ini sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditur et altera pars, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Kedudukan Turut Tergugat untuk Menyampaikan Jawaban Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Turut Tergugat Perlu Membuat Jawaban? kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu perbuatan. Yang harus dilakukan Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat. Selengkapnya mengenai Turut Tergugat dapat Anda simak dalam artikel Kedudukan dan Konsekuensi Menjadi Turut Tergugat dan Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat. Selain itu, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Turut Tergugat Perlu Membuat Jawaban?, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” hal. 2 mengatakan bahwa dalam praktik, istilah “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Turut Tergugat selama proses persidangan tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Menurut hemat kami, ini berlaku pula dalam hal Turut Tergugat membuat jawaban. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum 1. Herzien Indlandsch Reglement HIR 2. Reglement of de Rechtsvordering. Referensi M. Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta Sinar Grafika. [1] Yahya Harahap, hal. 462 [2] Yahya Harahap, hal. 462 [3] Yahya Harahap, hal. 462 [4] Yahya Harahap, hal. 462-463 [5] Yahya Harahap, hal. 463 [6] Yahya Harahap, hal. 463 [7] Yahya Harahap, hal. 463 [8] Yahya Harahap, hal. 463 [9] Yahya Harahap, hal. 463 [10] Yahya Harahap, hal. 463-464